TENAGA FUNGSIONAL DI PUSKESMAS BISA PROFESIONAL (KAH?)

Posted on Updated on

analisSebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas merupakan tenaga fungsional, mungkin hanya sekitar 5% yang bukan tenaga fungsional.

Kenaikan pangkat PNS nya menggunakan sistem Angka Kredit yang dinilai dari berbagai parameter yang berkaitan dengan profesinya. Bagi institusi besar yang sejenis seperti rumah sakit, sistem ini tentu akan bermanfaat, karena setiap pegawai fokus mengerjakan pekerjaannya, sehingga angka kredit yang disyaratkan kemungkinan akan tercapai.

Bagaimana dengan PNS di puskesmas (terlebih puskesmas kecil), apakah sama halnya dengan di rumah sakit?. Mari kita lihat kondisinya.

Layaknya institusi lainnya, untuk bisa berjalan, maka puskesmas harus memenuhi struktur organisasi seperti institusi lainnya. Puskesmas harus memiliki kepala Puskesmas, mempunyai kepala TU, mempunyai bendahara, serta bagian-bagian lainnya.

Ada perbedaan antara puskesmas dengan rumah sakit, jika rumah sakit mempunyai fungsi kuratif dan rehabilatatif. Maka Puskesmas mempunyai fungsi preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jika goals utama dari rumah sakit adalah menyembuhkan penyakit, maka goals utama dari puskesmas adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan kemandirian masyarakat dibidang kesehatan.

Untuk puskesmas induk  yang tidak besar umumnya mempunyai pegawai sekitar 20 orang, yang terdiri dari Kepala Puskesmas, kepala TU, dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, analis kesehatan, plk gizi, plk farmasi, sanitarian, bidan, pekarya kesehatan, dan tenaga umum.

Dengan jumlah pegawai tersebut, seluruh kegiatan Puskesmas harus tetap berjalan, rangkap jabatan ataupun pekerjaan harus terjadi untuk dapat menyelesaikaan seluruh kegiatan. Seperti di Puskesmas saya, sanitariannya merangkap jadi bendahara, dan jadi pemegang program malaria. Saya sendiri selain analis kesehatan merangkap jadi plk farmasi (plk farmasinya pensiun dan belum ada pengganti), dan SIK. Perawat merangkap menjadi bendahara dan jadi pemegang program perkesmas. Juru imunisasi merangkap bagian inventaris barang. Plk gizi harus menjadi koordinator posyandu. Bidan merangkap koordinator posyandu lansia. Dokter harus bertanggung jawab kegiatan UKS.

Adapun kenaikan jabatan menggunakan sistem angka kredit yang hanya menfasilitasi kegiatan-kegiatan kerja yang berkaitan dengan tugas fungsional masing-masing pegawai. Sesibuk apapun tugas yang diberikan, jika tidak linier maka kita tidak akan mendapat angka kredit untuk pekerjaan tersebut.

Seperti halnya rekan sanitarian saya yang merangkap menjadi bendahara, jikapun 30% waktunya habis untuk mengerjakan kegiatan bendahara, maka kegiatan tersebut tidak akan mendapat angka kredit, padahal tugas bendahara harus tetap dikerjakan untuk kelangsungan Puskesmas. Seperti saya, sebanyak apapun pekerjaan saya “ngurusi” kegiatan farmasi maka saya tidak akan mendapat angka kredit dari kegiatan tersebut, padahal apotek di puskesmas harus tetap berjalan.

Untuk tetap menjadi tenaga fungsional yang profesional, maka bagi PNS di Puskesmas harus pandai-pandai me-manage kegiatan pekerjaan agar perintah atasan dapat terlaksana, naek pangkat tetap pada waktunya.

Jadi tenaga fungsional di Puskesmas bisa profesional (kah?) (hwb)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s